Seperti yang disampaikan politikus senior yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais dalam dialog kebangsaan bertema ‘Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia’ yang digelar DPD RI, Senin (14/3).
Kegiatan yang merupakan kerja sama DPD RI dan Gerakan Bela Negara ini dilaksanakan di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Komplek Parlemen Senayan, Senin (14/3).
“Akar masalah bangsa ini berasal dari Istana.” Demikian disampaikan Amien Rais, mantan politikus Partai Amanat Nasional yang kini mendirikan Partai Ummat, dalam Dialog Kebangsaan ‘Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa’.
Menurut Amien Rais, solusi dari masalah ini adalah Presiden Jokowi berhenti dari jabatannya. Meski demikian, Amien menilai masih ada jalan perbaikan.
“Sebenarnya Jokowi bisa putar haluan perbaiki kondisi, pimpin negara ini secara mandiri. Tapi saya tidak harapkan itu,” ujar Amien Rais sambil terkekeh.
Kondisi bangsa ini, menurut Amien, sudah sangat dipengaruhi oleh kepentingan kapitalis atau oligarki. Pemerintah menjaga kepentingan Mafia Taipan Cukong, yang disebutnya MTC.
“Kita melihat saat ini utang luar negeri yang semakin tinggi, korupsi semakin dahsyat, kemudian kita lihat siapa yang diuntungkan oleh berbagai proyek mercusuar pemerintah. Jokowi dengan kekuatannya bisa mewujudkan apa pun yang diinginkan. Saya menduga ini semua untuk MTC itu,” ujarnya.
Amien melanjutkan, pemerintahan Jokowi telah melakukan ‘pembunuhan’ di negara ini.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan ekosida, atau mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam secara masif.
Amien Rais mengatakan, pemerintah telah melakukan genosida. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kematian Covid-19.
Ketiga pemerintah telah melakukan Demosida, yaitu pembunuhan demokrasi.
“Kita lihat DPR, MPR semua sudah menjadi yes man. Semuanya setuju dengan kemauan pemerintah. Oleh karena itu kalau rezim ini tidak dihentikan, artinya kita lakukan bunuh diri nasional,” imbuh dia.
Makanya, Amien menegaskan tidak boleh ada wacana untuk menambah jabatan presiden satu periode lagi.
Dia memberi contoh Sukarno. Menurunya, Sukarno bisa dibilang tidak memiliki kekurangan sebagai pemimpin politik. Namun karirnya berakhir akibat tragedi yang terjadi 1965-1966 usai dirinya membiarkan dipilih menjadi Presiden RI seumur hidup.
Diketahui, Sukarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS yang dikeluarkan pada 1963. Pada 1965 terjadi Gerakan 30 September yang berujung pada pembantaian terhadap simpatisan PKI.
Sukarno dituding terlibat dalam penculikan Jenderal TNI AD yang dilakukan kelompok Gerakan 30 September. Pada 12 Maret 1967, dikeluarkan Tap MPRS untuk mencabut TAP sebelumnya yang menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup.
“Karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami,” kata Amien.
Amien Rais lalu menyinggung mantan presiden Soeharto yang lengser pada 1998 usai berkuasa kurang lebih 32 tahun. Dia mengingatkan bahwa Soeharto dulu sangat kuat tetapi kemudian menyatakan berhenti dari presiden usai terjadi krisis ekonomi berkepanjangan dan demonstrasi di penjuru daerah.
“Lihat Pak Harto kurang apa, jenderal bintang lima, pangkat besar menyaingi Jendral Sudirman, kemudian menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu, di dalamnya ada polisi, kemudian juga pengusaha-pengusaha. Tapi melihat akhirnya juga seperti itu,” tutur Amien.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo mengatakan saat ini dunia tengah memasuki fase perang asimetris. Maka, dalam situasi tersebut, ia meminta kepada pemerintah untuk tak membiarkan masyarakat menyelesaikan problematika yang dihadapinya sendiri.
“Negara harus hadir di tengah-tengah masalah yang dihadapi rakyat. Kalau rakyat dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri, maka akan terjadi anarkisme. Begitu anarkis, maka itu kesempatan pihak lain untuk intervensi bangsa ini,” tegas dia.
Hidayat menegaskan, untuk mengurai problematika bangsa, maka solusinya adalah kembali kepada UUD 1945. “Bung Karno bilang silahkan sempurnakan, bukan diubah. Kalau ada tambahan, silakan masukkan ke dalam adendum,” kata dia.
Ia menyarankan agar seluruh tokoh bangsa, baik di dalam maupun di luar parlemen untuk bisa berkumpul, duduk bersama merumuskan arah perjalanan bangsa ke depan. “Duduk satu meja untuk mengatasi kesulitan bangsa ini,” kata dia.
Usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digaungkan ketum tiga parpol, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku pejabat pemerintah juga mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak pada Februari 2024.
Namun, klaim Luhut soal publik yang ingin pemilu ditunda terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survey.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang didampingi Senator Anggota DPD RI, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. * (net)
Hadir pula Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Profesor Din Syamsuddin, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo dan para pegiat dan pemerhati konstitusi. (AS)
