Obamaklik.id Palembang,- Puluhan massa yang tergabung dalam DEWAN PIMPINAN WILAYAH MASYARAKAT SADAR KORUPSI INDONESIA ( DPW-MSK INDONESIA) dan CACA PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN yang di Komandoi oleh Mukri A Syukur. S.Sos.I., M.Si, Reza Fahlevi (MAO) dan R.Saleh A.Rasyjidi. S.Ag sambangi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melakukan aksi damai terkait Tersus di Desa Pinang Banjar Banyuasin Diduga Terletak di Kawasan Hutan Produksi Konversi, Kamis (09/01/25).
Menurut Mukri A.Syukur mengatakan Tersus (Terminal Khusus) memungkinkan perusahaan untuk mengelola distribusi barang dalam jumlah besar tanpa harus bergantung pada terminal umum. Ini sangat penting bagi industri yang memerlukan volume pengiriman besar seperti minyak, gas, atau batu bara.
Ada berapa Problem yang menjadi permasalahan bagi kami di antaranya,” Klarifikasi terkait dengan posisi keberadaan tersus yang diduga di hutan produksi konversi sekaligus mempertanyakan alas hak perusahaan. Siapapun berhak melakukan pembangunan dalam bentuk apapun, Namun dalam hal ini Kami menyoal tentang terminal. Khusus (Tersus) dalam pembangunan itu harus terlebih dahulu mengantongi izin, sebagai Syarat dalam memahami ketentuan yang ada,”ujarnya
Kalau Terminal Khusus itu dibangun di kawasan kepemilikan lahan Pribadi dengan menunjukkan Surat Sah kepemilikan lahan, Problemnya Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) yang terletak di Desa Pinang Banjar, Kec:Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin,
Posisnya diduga Terletak di Kawasan Hutan Produksi Konversi, yang jika dibagun harus mengantongi Sarat Mutlak IPPKH ( Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan ). Pembangunan Tersus (Terminal Khusus Tersebut) di duga Tidak Mengantongi IPPKH yang bertentangan dengan UU No: 18 Tentang Kehutanan Sebagai Berikut
1.Memasukkan Alat Berat
2.Merambah
3.Menduduki Kawasan Tanpa Izin
4.Merubah Status lahan
5.Diduga Lahan Terminal Khusus (Tersus) adalah Kawasan Hutan Produksi, Konversi.
Problem Kedua
Setelah mendapatkan informasi bahwa didalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bahwa bagi mereka yang melanggar yakni PT. Tunas Lestari Tama ( PT. TLT ) Hanya sanksi yang berlaku ialah dikenakan Denda dan Kemudian Bisa Mengurus Izin Kembali, Ini satu Problem yang harus di jawab oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.?
Sementara Itu, Reza Fahlevi menambahkan, kami DPW MSK-Indonesia Sumsel dan DPW
CACA Provinsi Sumatera Selatan menyatakan Sikap :
1.Mendesak Dinas Kehutanan untuk Menolak Undang-Undang Cilaka (Cipta Kerja) untuk Para Perambah Hutan Karena Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan,Untuk Memeriksa Pihak Pihak terkait dalam Proses Keluarnya Izin PT. Tunas Lestari Tama Karena Merusak Ekosistem dan Vegetasi Hutan Produksi Konversi untuk Kepentingan Pengusaha.
“Berharap persoalan ini segera di tindaklanjuti oleh pihak – pihak yang terkait,”pungkasnya.
Massa aksi DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia dan CACA Sumsel Sambabgi Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di terima oleh Herwin Purnomo PlH Kabid Perlindungan Hutan dan KSDAE serta mendapat pengawalan dari pihak ke Polisian dan berjalan damai.(Santo)
Views Today : 2
Views Yesterday : 54
Views Last 7 days : 867
Views Last 30 days : 2689
Views This Month : 1351
Views This Year : 1351
Total views : 181101
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.97.14.89