DPD LLMB Kab. Pelalawan sampaikan aspirasi warga Pelalawan langsung bersama Ketua DPRD Kab. Pelalawan Aksi damai yang dilakukan oleh DPD (Dewan Pengurus Daerah) LLMB (Lembaga Laskar Melayu Bersatu) Kab. Pelalawan Provinsi Riau di Halaman Gedung DPRD Kab. Pelalawan pada Kamis siang (9/3/2023) berlangsung dengan aman dan tertib. Setelah anggota DPD LLMB Kab. Pelalawan menyerukan orasinya di halaman Gedung DPRD Kab. Pelalawan, perwakilan DPD LLMB pun akhirnya masuk ke dalam Gedung DPRD Kab. Pelalawan melakukan pertemuan dengan Ketua & Wakil Ketua DPRD Kab. Pelalawan, jajaran Polres Kab. Pelalawan serta perwakilan Disnaker Kab. Pelalawan Provinsi RIAU. Panglima Harian DPD LLMB Kab. Pelalawan Bpk. Samsul Bahri menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat diantaranya Peraturan Daerah Kab. Pelalawan No. 18 tahun 2001 dan No. 3 tahun 2005 tentang penempatan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal bagi perusahaan yang sesuai dengan peraturan harus diperuntukkan bagi pekerja lokal sebesar 60% dan juga tentang upah minimum yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja. “Ada contoh kasus dimana perusahaan PT. HCL yang memberikan gaji karyawan sebesar 1 jt rupiah per bulan dimana nominal gaji tersebut jauh dari UMK Kab. Pelalawan”, ujarnya. Sementara itu, DANKOTI DPD LLMB Kab. Pelalawan Bpk. Zulkarnaen mengatakan terkait masalah penyelidikan kecelakaan kerja yang terjadi di PT. RAPP Pangkalan Kerinci yang menyebabkan 35 orang terkontaminasi dan 1 orang karyawan kontraktor PT. MSM harus dirujuk ke RS. Evarina Pelalawan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi RIAU dan meminta ada keterbukaan terkait masalah itu serta juga masalah pencemaran udara yang di hasilkan. DANKOTI DPD LLMB juga menyampaikan masalah tuntutan masyarakat Lalang Kabung untuk dihibahkan lahan sebesar 2 hektar untuk dibangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan tersebut dikarenakan sekolah di Lalang Kabung tersebut sudah tidak layak dimana Pihak RAPP tidak dapat mengabulkan tuntutan masalah lahan sekolah SMP Lalang Kabung tersebut. Ketua DPRD Kab. Pelalawan, Baharudin menanggapi hasil pertemuan dengan DPD LLMB mengatakan bahwa memang dari awal sudah konsen dengan kedua hal tersebut. Sebelumnya Baharudin berterima kasih kepada kawan-kawan dari LLMB cukup ramai datang ke kantor DPRD bukan hanya dari kab. Pelalawan tapi juga dari Kab. Siak dan kabupaten lain sebagai wujud kepedulian terhadap solidaritas kejadian kemarin dan dengan adanya aksi seperti ini kami ucapkan Terima kasih karena sudah melakukan aksi dengan tertib yang tentunya akan ditindak lanjuti di DPRD. Yang pertama, memang berkaitan masalah kecelakaan kerja kita dari awal saat kejadian 35 orang sudah ditinjau di Rumah Sakit dan sudah juga disampaikan kepada komisi 1 untuk ikut meninjau kesana dan nanti dari muara semua masalah tentang kecelakaan kerja, komisi 1 akan ada rapat dengar pendapat dengan pihak perusahaan RAPP dan nantinya akan dibuka seperti apa kejadiannya serta diminta tentunya perusahaan mentaati apa hasil penyelidikan yang dilakukan Disnaker provinsi Riau sebab kewenangannya ada di Disnaker provinsi Riau dimana tadi sudah diundang untuk disampaikan disini, mereka menyampaikan beberapa catatan yang belum ada dalam proses BAP. Yang kedua berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah lingkungan juga sama yakni sudah diminta ke komisi 2 untuk mengawal terhadap masalah tersebut dan sudah dikomunikasikan dengan DLH Kabupaten untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di kejadian kemaren itu. “kita minta juga nanti hasil uji lab untuk dibuka di publik yang akan keluar tanggal 15 Maret 2023, kita tunggu saja dan komisi 2 sudah merencanakan menindak lanjuti rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait hasil lab tersebut”, imbuhnya. Dan untuk masalah lahan SMP lalang kabung terkait RAPP yang tidak dapat membantu menghibahkan lahan tersebut sudah ditinjau ke lokasi dan tentunya yang lebih berwenang yakni Dinas Pendidikan yang diyakini Bupati Pelalawan tidak akan tinggal diam untuk masalah ini apalagi lahan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pendidikan masyarakat dan diharapkan RAPP dapat menghibahkan lahan tersebut. “Terakhir, kepada LLMB untuk terus mengawal masalah ini karena demi kepentingan pendidikan anak-anak kita juga”, tutupnya. Sementara itu, Panglima Datin Rhima yang berada di luar gedung DPRD Kab. Pelalawan bersama ratusan Anggota DPD LLMB kab. Pelalawan terus menyuarakan aspirasinya dimana dalam orasinya menyatakan bahwa selama ini tidak memiliki wakil rakyat dan merasa masih terzolimi. “Indonesia sudah merdeka tapi kami belum merdeka, kami masih di jajah di negeri sendirisendiri. Dimana suara kalian wahai anggota dewan yang kami pilih”, ujarnya. (Ms)

by Redaksi Obamaklik

Maret 10, 2023