SUMSEL, SahabatRakyat com,- Permasalahan dugaan manipulasi data dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 hingga saat ini belum menemui titik terang.
Sebelumnya, KPU RI diduga memerintahkan kepada KPU daerah untuk melakukan manipulasi data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) guna meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.
Lantaran belum adanya langkah konkrit penyelesaian terhadap persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) PRIMA Sumatera Selatan berencana untuk menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi di Jalan Jl. Pangeran Ratu Blok B8, Kota Palembang, Kamis (29/12/2022) besok.
Sekretaris DPW PRIMA Sumsel, Ki Edi Susilo menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU seharusnya bersikap jujur, adil, transparan dan akuntabel sebagaimana amanat dari UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurutnya, adanya indikasi manipulasi data oleh KPU ini akan berdampak besar terhadap kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
“Pemilu adalah mekanisme awal dalam melahirkan pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif, jika tidak jujur, kredibilitasnya perlu dipertanyakan,” ujarnya saat di wawancarai di Partai Rakyat adil makmur: Jalan Mayor Zurbi Bustam lrg Gotong Royong, rt, 26, rw, 06, kel, Suka Jaya, kec Suka Rami, no, 4304 Palembang, Selasa (27/12/2022) malam.
Ki Edi menegaskan, jika KPU berani jujur dan tidak melakukan tindakan kecurangan dalam proses verifikasi parpol, sejak awal mereka seharusnya berani membuka data SIPOL ke publik.
Apalagi, lanjut dia, keberadaan SIPOL merupakan alat bantu bagi KPU dan parpol untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan akuntabel.
“Jika KPU tidak curang, buka saja data parpol dalam SIPOL ke publik, nanti rakyat yang akan menilai sendiri mana partai yang layak lolos dan tidak,” kata Ki Edi yang juga seorang aktivis tani Sumsel itu.
Ki Edi juga mendesak agar tahapan Pemilu 2024 dihentikan untuk sementara waktu dan lembaga penyelenggara pemilu tersebut diaudit. Pasalnya. Fakta-fakta yang sudah terpublikasi oleh media maupun komponen lain sudah cukup kuat sebagai bukti bahwa KPU tidak netral dan berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.
“KPU harus segera diaudit, mereka jelas-jelas tidak netral, berpihak kepada kepentingan elit tertentu,” pungkasnya (Ocha)
