Obamaklik.id Palembang,- Masa jabatan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya akan segera berakhir pada Oktober 2023. Dalam menghadapi transisi kepemimpinan ini, DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) telah memastikan bahwa mereka akan mengusulkan nama-nama calon Pejabat Gubernur (PJ) Sumsel.
Pengumuman resmi terkait calon PJ Gubernur ini diharapkan akan terlaksana pada bulan September mendatang. Dalam daftar calon PJ Gubernur yang disebut-sebut, beberapa nama terkemuka tampak mencuat.
Di antaranya adalah mantan Kapolda Sumsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, dan sosok perempuan yang menjadi sorotan, Diah Natalisa. Perempuan bergelar Profesor ini merupakan kakak kandung dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian.
Prof Dr Diah Natalisa sendiri memiliki karir yang cemerlang, saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN-RB).
Kementerian ini bertanggung jawab atas pendayagunaan aparatur negara serta reformasi birokrasi. Sebagai seorang professor, kakak kandung mantan Kapolri Tito Karnavian ini, juga aktif dalam berbagai inisiatif untuk memajukan pemerintahan digital.
Data terbaru yang dirilis pada tahun 2021 mengindikasikan harta kekayaannya mencapai Rp10 miliar. Diah Natalisa memiliki ikatan emosional dengan Sumatera Selatan, daerah asalnya, seperti halnya dengan Mendagri Tito Karnavian.
Ia menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya Palembang untuk pendidikan strata satu, dan melanjutkan pendidikan S2 di University of Kentucky serta S3 di Universitas Airlangga.
Namanya disebut dalam daftar calon PJ Gubernur Sumsel bersama dengan Mantan Kapolda Sumsel, Eko Indrra Heri. Tak hanya itu, nama-nama pejabat nasional dengan pangkat jenderal juga turut disebut sebagai calon PJ Gubenur Sumsel pengganti Herman Deru.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa nama yang beredar, DPRD Sumsel hingga saat ini belum mengambil keputusan mengenai tiga nama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai PJ Gubernur sepenuhnya berada ditangan Mendagri Tito Karnavian, dengan pertimbangan dari kalangan legislatif daerah. Keputusan ini dijadwalkan akan diambil pada tanggal 1 September mendatang. (Ocha)