OBAMAKLIK.ID, PALEMBANG–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo meminta wilayah lain bisa meniru Sumsel dalam hal penerapan askes layanan publik yang cepat, tepat dan terintegrasi.
Hal itu diungkapkan Tjahjo Kumolo usai melakukan sidak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang Sumatera Selatan, Jumat (1/4/2022). Tjahjo melihat langsung bagaimana proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti pengurusan pajak kendaraan bermotor di unit layanan Samsat, pengurusan KTP, Akta kelahiran di unit layanan Disdukcapil hingga proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dia bahkan mengukur waktu rata-rata pelayanan mulai dari berkas masuk hingga selesai. Tak hanya menanyai petugas kounter pelayanan, bahkan Tjahjo juga bertanya dan berkomunikasi dengan warga yang kebetulan sedang memproses pembayaran pajak di unit layanan Samsat.
Tanpa sungkan, Tjahjo menanyakan langsung bagaimana kesan dan penilaian warga terhadap seluruh proses pelayanan yang diberikan. Usai berkomunikasi dengan pengunjung, Tjahjo juga menanyakan tingkat kunjungan, jenis layanan terbanyak hingga masalah apa yang sering dihadapi saat proses pelayanan. Usai mendapati keterangan petugas kounter, Tjahjo hanya terlihat menganggukkan kepala sambil mengembang senyum. Meski gedung MPP yang luasnya hampir 12 ribu meter persegi dengan lebih dari 30 layanan ini, namun Tjahjo bersama rombongan tak sungkan mendatangi dan menanyai petugas dan pengunjung satu persatu. Dia tampak sangat detail mengecek semua proses pelayanan, terlebih saat mengunjungi unit layanan pembayaran pajak di kounter Samsat, dia menanyakan jumlah kunjungan hingga standard waktu pelayanan rata-rata yang diberikan yang tak lebih dari 10 menit.
Kunjungan Tjahjo ke MPP Palembang didampingi Kepala UPTB Samsat Palembang II, Marhaen SH MSI, Kepala DPMPTSP Kota Palembang, H Dr Ahmad Mustain, STTP, MSI serta jajaran pejabat lainnya. Tjahjo sendiri dijadwalkan berkunjung pada pagi harinya namun batal dan kunjungan baru dilakukan pada siang harinya. “Namanya sidak, biar waktunya tidak diberitahu, jadi kan keliatan semua bagaimana proses pelayanan seperti apa, ” ucap Tjahjo secara khusus kepada wartawan Obamaklik.
Tjahjo melihat askes layanan yang diberikan di MPP samgat baik dan maksimal, bahkan prosedurnya tetap sama seperti pertama kali saat dirinya meresmikan MPP ini pada tahun 2020, lalu. Lantaran MPP ini merupakan salah satu askes percontohan untuk layanan terintegrasi terbaik di Indonesia, makanya dia ingin memastikan apakah proses standar pelayanannya masih sama seperti yang diinginkannya dulu.
“Sesuai instruksi bapak Jokowi, agar pelayanan kepada masyarakat ini harus terintegrasi, cepat dan ringkas. Ini hakekat dari layanan berkualitas. Kebetulan dulu saya yang meresmikan MPP ini makanya saya ingin memastikan dan mengeceknya langsung, termasuk MPP di kota lain saya cek juga,”katanya.
Dari pengamatanya, sebut Tjahjo, semuanya berjalan sangat baik seperti saat dia berkunjung ke unit pelayanan pembayaran pajak di Samsat sudah sangat baik. Bahkan waktu untuk proses pelayanan tak lebih dari 10 menit, pola dan cara pelayanan yang diberikan pun sudah diatas standar pelayanan maksimal. Begitu juga di Disdukcapil untuk pengurusan KTP dan akta kelahiran juga sudah baik. Bagaimana proses pemberkasan hingga limit waktu tunggu juga sudah sesuai prosedur, termasuk untuk izin pengurusan SIM. Tiga pelayanan yang dia cek sudah sesuai keinginan masyarakat. Bahkan, Tjahjo menyebut konsep penerapan layanan di MPP Palembang Sumsel bisa jadi acuan kota lain di Indonesia untuk ditiru.
“Proses layanan cepat, terintegrasi dan ringkas, secara kualitas saya lihat sudah sangat baik, dan bisa ditiru untuk kota lain di Indonesia dan saya pun tiap roadshow kemanapun pasti yang saya cek duluan Ada lah pelayanan periziannya seperti apa, ” Katanya.
Dibandingkan kota lain di Indonesia, Sumsel menurutnya bisa menjadi contoh bagi kota lain dalam memberikan pelayanan maksimal dan berkualitas kepada warga, dari sisi fasilitas untuk MPP ini memang sangat luas bahkan melebihi dari MPP Pekanbaru dan batam, makanya Tjahjo berpikir akan mengembangkan perizinan terintegrasi yang mengkombinasikan kota, provinsi dan pusat di jakarta, seperti perizinan tanah, pertambangan, hasil energi dan perkebunan. Jika semuanya berjalan pada satu tempat maka akan banyak sekali benefit yang didapat, mulai dari today ukur ketepatan waktu, penghematan biaya dan lainnya.
“Seperti mau urus izin pertambangan, cukup di satu tempat ini saja, tak perlu jauh-jauh misalnya dari Pemkot Palembang, lalu ke provinsi dan hingga perizinannya ke pusat di Jakarta, jadi gak perlu jauh-jauh ke Jakarta, hemat ongkos dan hemat waktu pula. Jadi sinkronisasi perizinan antara pemkot, pemda hingga pusat sangat dibutuhkan. Ini yang akan kita kembangkan ke depan,”katanya. (dewi).